Skip to content

Saturday, December 9, 2023

Latest:

Putusan MK Melanggar Konstitusi, Guru Besar Unram Berikan Solusi Pembatalan
Siaran Pers “Tim Pendamping dan Advokasi Kasus dugaan Illegal Logging” di Kabupaten Dompu
Pernyataan Sikap LPW NTB: Negara Bukan Hamba Oligarki, Hentikan Kekerasan di Pulau Rempang
Dialog Kebangsaan BEM FH Unram, Ungkap Ulah APH, Pelanggaran HAM hingga “Pembunuhan” Demokrasi
Kisah Kelam Lubang Jalan “Bima Ramah”

LPW NTB

Mewujudkan Pengembangan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Masyarakat yang Berkelanjutan

Home
PROFIL
Berita
Info Wilayah
INSPIRASI
Kegiatan
- PBH LPW NTB
- RUANG LITERASI
ARTIKEL
- OPINI
- ULASAN
- KOLOM
- ESAI
INFORMASI
- SIARAN PERS
- PENGUMUMAN
PUSTAKA
- BUKU
- PERATURAN
- ARSIP
Kontak

ilegal logging NTB

Berita PBH LPW NTB

Surat Terbuka Koalisi Gumi Paer, Lawan Penguasaan Lahan Konservasi dan Ilegal Logging

December 8, 2021July 17, 2022 lpwntb 0 Comments ilegal logging Lombok Barat, ilegal logging NTB, Joko Widodo, Jokowi

KOALISI GUMI PAER MELAWAN PENGUASAAN LAHAN KONSERVASI DAN ILEGAL LOGGING SURAT TERBUKA Kepada Yth. Presiden Republik Indonesia, Kepolisian Negara

DIREKTUR LPW NTB

SAMBUTAN DIREKTUR LPW NTB

Form Pengaduan Masyarakat

Nama Lengkap

NIK

Alamat

Jenis Kelamin

Laki-laki
Perempuan

Nomor Telepon

Jenis Pengaduan

Sengketa Lahan
Alih Fungsi Lahan
Batas Wilayah
Kriminalitas
Pencemaran/Perusakan Lingkungan Hidup
Illegal Loging
Pengelolaan Sampah
Pembuangan Limbah
Pembangunan Pabrik
Lainnya

Kronologis Singkat

Email

Kolaborasi

Tentang LPW NTB

Lembaga Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara Barat (LPW NTB) memiliki visi mewujudkan pengembangan wilayah berbasis lingkungan dan masyarakat yang berkelanjutan. Misi, yaitu melakukan penelitian, berpartisipasi aktif dalam penyusunan regulasi dan kebijakan pemerintah baik tingkat provinsi maupun kabupaten, melakukan kegiatan konsultasi, advokasi, pendampingan dan Bantuan Hukum kepada Masyarakat.

INFO BERITA DAERAH

KOTA MATARAM
LOMBOK BARAT
LOMBOK TENGAH
LOMBOK TIMUR
LOMBOK UTARA
SUMBAWA BARAT
SUMBAWA
DOMPU
BIMA
KOTA BIMA

KEMENTERIAN TERKAIT

MAHKAMAH KONSTITUSI
KEMENTRIAN LHK
KEMENTRIAN PERTANIAN
KEMENTRIAN PUPR
KEMENTRIAN PPA
KEMENPAREKRAF
OMBUDSMAN RI

Follow Us