Respon penegakan hukum, PBH LPW NTB adakan FGD bantuan hukum dan akses menuju keadilan

0Shares

PBH LPW NTB – Dalam rangka memperingati Hari Keadilan Internasional 17 Juli, Pusat Bantuan Hukum LPW NTB (PBH LPW NTB) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Refleksi Pelaksanaan Bantuan Hukum dan Akses Menuju Keadilan” dengan bekerjasama dengan Universitas Nahdlatul Wathan Mataram (UNW Mataram), bertempat diruang rapat umum UNW Mataram.

Kegiatan itu, dilaksanakan pada hari Sabtu, 23 Juli 2022, sebagai momen Hari Keadilan Internasional yang jatuh pada tanggal 17 Juli lalu.

Sesi pembukaan yaitu perwakilan UNW Mataram, Lalu Muh. Nazar Fajri, S.E., MPA dan Direktur LPW NTB, Taufan, S.H.,M.H, betindak sebagai moderator yaitu Ulul Azmi.

Hadir sebagai narasumber utama yaitu Dr. Ufran, S,H.,M.H (Akademisi FH Unram), Mahyudin Igo, S.H.,M.H (Hakim PN Mataram), Adhar, S.H.,M.H (Ketua PBH LPW NTB), dan Safran, S.H.,M.H (Tim PBH LPW NTB)

PBH LPW NTB mengundang seluruh stakeholder dan pemerhati hukum dan keadilan untuk menghadiri agenda tersebut, yaitu diantaranya hadir dari perwakilan LPA NTB, BKBH FH UNRAM, PBH Mangandar, BKBH UIN Mataram, Relawan Sahabat Anak, Inspirasi, SOMASI, FH UNW, FH UMMAT, FH Unizar, LBH Universitas Bumi Gora, LBH AIR Sambo, LBH KAI, LBH Pepadu Keadilan, LBH FITRAH LAKUY dan LKPK.

Catatan penting dari narasumber:

Ketua PBH LPW NTB : Adhar, SH., MH.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum sebagai akses masyarakat untuk mendapatkan keadilan. Banyak yang ingin mendapatkan keadilan tetapi cara untuk mendapatkan keadilan yang banyak masyarakat masih belum mengetahuinya. Sehingga semangat ini yang mendasari PBH LPW NTB hadir di dalamnya untuk memberi bantuan hukum kepada masyarakat.

Terkait kasus-kasus hukum di lapangan, PBH hadir di dalamnya untuk memberikan bantuan hukum serta melakukan pengawasan terhadap prosedur hukum yang sedang ditegakkan oleh penegak hukum. Hal ini untuk memastikan penegak hukum menegakkan hukum sesuai dengan hukum acara.

Hukum sebagai suatu sistem, dalam operasinya mempunyai tiga elemen yang saling berkaitan yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum.

Tim PBH LPW NTB : Safran, SH., MH.

Justice Dan Access to Justice adalah problem yang dihadapi bukan hanya oleh negera berkemang bahkan negara maju juga menghadapi masalah tersebut. Akses terhadap keadilan sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum pada Pasal 3 dan Pasal 5.

Proses penegakan hukum di Indonesia yaitu lebih menekankan kepada Crime Control yang dimana tersangka di paksa untuk mengakui kejahatannya. Sehingga praktik hukum seperti ini mencederai rasa keadilan. Padahal sudah jelas dalam asas Presumption of Innocence yaitu seseorang dianggap tidak berasalah hingga pengadilan menyatakan bersalah. Sehingga disini perlunya pendampingan oleh PBH/LBH atau advokat agar terwujudnya keadilan yang adil dan benar.

Hakim Pengadilan Negeri Mataram : Mahyudin Igo, SH., MH.

Kebutuhan akan LBH adalah keniscayaan yang akan menghadirkan bantuan terhadap masyarakat yang kurang mampu. Dalam aspek penegakan hulum peran dari LBH sangat minim dalam konteks memberikan bantuan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pendampingan yang dilakuikan oleh LBH masih jauh dari peraturan perundang-undangan, karena banyak LBH yang hanya melakukan pndampingan hukum tidak sampai akhir. Dari segi praktis peran LBH berdasarkan peraturan maka LBH harus terakreditasi.

Bantuan hukum saat ini terkesan mencari keadilan sesuai prosedur hukum saja. Belum ada yang menyelesaikan atau mengupayakan penyelesaikan perkara diluar pengadilan.

Terkait pengelolaan anggaran juga harus menjadi perhatian. Pengelolaan anggaran ini diserahkan pada Kementerian Hukum dan HAM. Sehingga jika ingin mengetahui lebih pasti terkait anggaran LBH bisa langsung ditanyakan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Anggaran di Pengadilan diberikasn sebagai reward bagi LBH yang memberikan bantuan hukum, namun pada praktiknya bantuan hukum tersebut hanya sampai pada tingkat konsultasi saja, tidak mendampingi hingga selesainya perkara.

Dosen Fakultas Hukum Mataram : Dr. Ufran, SH., MH.

Access to Justice yaitu bagaimana seseorang mendapatkan keadilan, Restorative Justice adalah salah satu bagian dari Access to Justice yang dimana harus menempatkan semua orang itu sama dihadapan hukum (Equality before the Law). Tapi pada faktanya berbeda, kita semua berbeda secara garis sosial. Access to Justice adalah pemulihan hak terhadap orang-orang baik secara formal maupun informal.

PBB terkait posisi setara yaitu tentang jarak jauh dan dekatnya akses menuju ke Pengadilan Negeri padahal konstitusi mengatakan kita sama. Sedangkan terkait Equal Right yaitu berbicara tentang pengawasan keadilan. Ada tiga pendekatan yang terhdapa access to justice yaitu equal right, fairness. Setiap negara itu berbeda dan memilih pendekatan yangt berbeda pula baik itu equal, fairness, atau menyeimbangkan diantara keduanya. Pola konflik di Indonesia yaitu vertikal sehingga yang tertindas adalah masyarakat.

Negara sangat dominan terhadap keadilan. Lawyer tidak ditempatkan sebagai peranan penting oleh negara. Sehingga mensyaratkan Single of Bar pada Lawyer itu penting, Single of Bar ini akan menjadikan ada satu standar kompetensi yang harus dipenuhi seseorang untuk bisa menjadi advokat. Negara akan sehat apabila organisasi advokat sehat. Jika lawyer bersatu maka akan menjadi penyeimbang yang bisa membuat revolusi.

Notulen: Asti Ananta, S.H (Relawan LPW NTB)

Dokumentasi:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow Us

Follow us on Facebook Subscribe us on Youtube Contact us on WhatsApp