Pertarungan Kekuasaan Pilkada: Jurang Kehancuran dan Harapan

Oleh: Owen Chandra – Mahasiswa Prodi PPKn Universitas Muhammadiyah Mataram, Ketua IKMAL Mataram, Relawan LPW NTB

Kondisi kebangsaan Indonesia saat ini berada dalam dinamika politik yang kompleks. Berbagai gerakan pertarungan kekuasaan, justru membawa ancaman bagi kehidupan sosial maupun ekonomi. Di sisi lain, melalui panggung politik, bangsa Indonesia berharap akan terwujud kehidupan baik, yang membahagiakan.

Menghadapi Pilkada 2024, tensi politik meningkat dengan berbagai kontestasi dan manuver politik yang kerapkali meruncing polarisasi di masyarakat. Kampanye dan retorika politik yang menggunakan isu-isu identitas dapat memecah belah masyarakat, menciptakan ketegangan dan ketidakpercayaan antar kelompok. Ini dibuktikan belum beberapa bulan pemilu serentak 2024 yang hampir membawa kejurang perpecahan antar masyarakat.

Begitupun dengan situasi dan politik yang berada di NTB yang sebelum pendaftaran bakal calon kepala daerah ditiap wilayah kian hari semakin memanas baik manuver politik, politik identitas hingga saling melempar argumentasi sesama pendukung fanatik masing-masing bakal calon. Tampilan yang terlihat justru pertarungan kekuasaan ketimbang menampilkan gagasan. Hingga memicu terjadinya politik pecah belah sebelum pelaksanaan dilakukan.

Situasi ini akan menjadi situasi yang sangat buruk untuk kehidupan. Pemuda maupun Gen Z membutuhkan politik yang berbaur argumentasi substansif yang berbicara tentang visi dan misi daerah yang berkemajuan serta berlandaskan pemikiran-pemikiran yang progresif dari para tokoh dalam melihat apa yang dibutuhkan, serta harapan rakyat NTB.

Apalagi, akhir-akhir ini isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan) tetap menjadi tantangan besar. Intoleransi dan diskriminasi masih terjadi, baik secara verbal maupun fisik. Peningkatan kasus intoleransi agama dan konflik horizontal menjadi ancaman serius terhadap aspek sosial dan persatuan daerah. Sungguh sayang jika hal ini terus terjadi.

Transformasi digital yang semakin pesat membawa perubahan dalam berbagai sektor, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik. Di sisi lain, kesenjangan digital masih menjadi masalah, terutama di daerah terpencil yang memiliki akses terbatas terhadap teknologi dan internet, ini yang seharusnya menjadi atensi khusus bagi bakal calon kepala daerah karna teknologi menjadi hal yang sangat vital untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia yang ada di daerah. Masih banyak daerah-daerah di NTB yang belum disentuh oleh tekhnologi maka ini menjadi perhatian khusus untuk mereka yang ingin menjadi pemangku kebijakan nantinya.

Tantangan lainnya, pemerintahan daerah saat ini dihadapkan pula pada tuntutan keseimbangam pembangunan ekonomi dengan pemerataan sosial. Kebijakan yang inklusif dan berkeadilan sangat penting untuk memastikan semua lapisan masyarakat merasakan manfaat pembangunan.

Reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi juga menjadi kunci untuk menciptakan tata kelola yang baik. Ironisnya, di Indonesia, termasuk pula di Bumi Gora (NTB), praktitk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, terbenam dalam kekuasaan hingga menjalar di berbagai dimensi, yang membawa pada titik jurang kehancuran.

Dari berbagai kondisi itu, kita semua tentu harus menjaga harapan. Pilkada tahun 2024, mampu melahairkan kepemimpinan yang transparan, akuntabel, dan inklusif untuk membangkitkan keterlibatan masyarakat dan mewujudkan kebijakan yang adil dan merata, sebagaimana amanat Konstitusi, UUD NRI 1945.

Gerakan bersama dengan spirit gotong royong, sebagai instrumen, untuk mengatasi tantangan yang ada dan mewujudkan harapan untuk masa depan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat.

Editor: Maula Sastaperkasa, S.H