Pengesahan Perppu Cipta Kerja, Pemerintah dan DPR Tak Tahu Malu
ULASAN – Perppu Cipta Kerja yang diterbitkan Pemerintah Joko Widodo, telah disahkan menjadi UU oleh DPR. Penerbitan Perppu merupakan respon atas permasalahan UU Cipteker yang dinyatakan inskonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Inkonstitusional bersyarat yaitu UU Ciptaker harus diganti selama waktu dua tahun karena cacat formil dalam pembentukannya.
Namun, dengan penerbitan Perppu, kembali menegaskan permasalahan yang seakan dipaksakan oleh pemerintah, karena tidak masuk syarat kegentingan yang dimaksud Perppu dan isinya masih sama dengan UU Ciptaker sebelumnya, yang penuh dengan masalah, dari otonomi daerah bergeser ke sentralistik hingga masalah ketenagakerjaan. Anehnya DPR mengesahkan Perppu yang diajukan pemerintah. Hal itu menandakan pula bahwa, Pemerintah dan DPR sungguh tak tahu malu.
Simak paparan analisis tajam dari Taufan, S.H.,M.H, dosen FH Unram dan Direktur LPW NTB, dalam dialog publik yang diselenggarakan oleh SEMMI NTB dan LPW NTB dengan tema “Masa Depan Indonesia dalam Jeratan UU Ciptaker”, pada Senin 10 April 2023 di Kedai Tujuh, Mataram, NTB.
