Pembatasan Pikiran dan Ancaman Kedaulatan Rakyat

0Shares

Oleh: David Putra Alfatih – Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mataram

Rancangan KUHP Kembali menuai polemik, pemerintah Kembali memasukan pasal penghinaan terhadap presiden, ketentuan yang telah dihapus melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Walau pemerintah berdalih berbeda, namun kelahiran kembali kualifikasi pidana terhadap penghinaan terhadap presiden, memberikan indikasi terhadap menguatnya otoritarianisme, yang mengarah pada pelemahan partisipasi publik dalam pembangunan, mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Demokrasi

Negara Demokrasi, memiliki makna kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Rakyatlah yang menjadi cikal bakal di bentuknya kebijakan (policy) di Negara Demokrasi. Konsep dasar tentang Negara Demokrasi di atur dalam Undang Undang Dasar 1945. Sebagai kekuatan untuk melegitimasi rakyat, UUD memberikan ruang untuk masyarakat dalam setiap agenda pemerintahan, partisipasi masyarakat di atur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Maka jelaslah, agenda agenda pemerintahan harus melibatkan masyarakat dalam setiap pembentukan aturan dan keijakan untuk warga negaranya.

Putusan MK

Perjalanan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), memasuki babak baru. Pemerintah dan DPR kembali memasukan ketentuan perlindungan terhadap presiden, mengajukan kembali Pasal 134, 136 bis dan 137 KUHP warisan kolonial untuk melindungi harkat dan martabat presiden. Padahal kita tahu bersama, sejak di keluarkan putusan oleh Mahkamah Konstitusi No. 013_022/PUU_IV/2006 tentang di hapusnya Pasal 134, 136 bis dan 137 KUHP lama.

Secara legitimasi, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 24C UUD 1945 salah satunyaa mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap Undang-Undang. Dalam putusan MK alasan yang paling krusial iyalah pada ranah kepastian hukum, pasal tersebut bisa menimbulkan interpretasi yang salah kaprah dan multitafsir sehingga itu di anggap melabrak ketentuan Pasal 28E UUD 1945.

Negara Hukum

Indonesia adalah Negara yang berlandaskan pada hukum, hukumlah yang mengatur segala tingkah laku manusia baik kejahatan maupun pelanggaran. Sehingga kebijakan kebijakan yang di ambil harus sesuai dengan landasan hukum yang jelas, dan demi menghindari terjadi tumpang tindih dalam penegakannya. Konsep Negara demokrasi dewasa ini memberikan kebebasaan terhadap setiap warga negaranya dalam menyampaikan aspirasi terhadap setiap kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah. Negara harus abstain dan tak boleh ikut campur dalam kebebasan berpendapat dan berekspresi. Sebagai supremasi hukum tertinggi maka perjanjian masyarakat (contra social) adalah hal yang paling utama dalam menjalankam sistim kenegaraan kita hari ini.

Trias politika yang di rumuskan oleh Montesqiu dan di jalankan di negara ini adalah konsep dasar tentang pembagian kekuasaan antara Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Dalam pembagiaan kekuasaan tersebut di harapkan sistim pemerintahan menjalankan kewenangan masing masingnya sesuai aturan Perundangan. Sehingga kesewenangan dalam kekuasaan itu terhindari (abuse of power).

RKUHP

Ketentuan pasal penghinaan terhadap presiden yang telah dirumuskan dalam RKUHP tertuang dalam Bab II Tindak Pidana Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden Bagian Kedua Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam Pasal 218 ayat 1 disebutkan bahwa: Setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3(tiga) tahun 6(enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Sementara Pasal 219 menyatakan: Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama (empat) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Dengan diaturnya pasal penghinaan terhadap presiden dalam rumusan RKUHP di atas. Jik dicermati, dalam Pasal 217,218 sampai pada Pasal 219 RKUHP memuat materi yang hampir Sama dalam KUHP lama. Hanya Saja dalam RKUHP perbedaanya ada pada delik aduan dan delik umum. Di KUHP lama menggunakam delik Umum, maka siapa saja berhak melaporkan atas dasar penghinaan terhadap Presiden. Sementara di KUHP baru memakai Delik Aduan. Artinya, hanya Presiden dan Wakil Presidenlah yang berhak melaporkan secara tulisan maupun tidak tertulis.

RKUHP hadir dengan konsep melindungi harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden sehingga terhindar dari segala penghinaan terhadap jabatan, meski kita tahu bersama bahwa Presiden itu hanyalah sebuah jabatan tak mempunyai harkat dan martabat karna yang mempunyai harkat dan martabat iyalah manusia dalam hal ini diri seorang presiden. Maka, pembentukan kUHP baru Ini selain dari pada melabrak UUD 1945 Juga menampar wajah ke Presidenan Itu sendiri.

Tidak berakhir demikian, sejarah hadirnya pasal perlindungan penghinaan itu dimulai sejak masa kerajaan belanda yang pada saat itu perdana menterinya menjadi sistim pemerintah. karna di anggap raja dan ratu pada saat itu mempunyai hak istimewa (privelege) digunakanlah pasal penghinaan terhadap raja. untuk melindungi harkat dan martabat seorang raja. Sehingga oleh indonesia ingin menerapkan pasal warisan kolonial tersebut.

Putusan Mahkamah Konstitusi membatalkan dan menghapuskan pasal penghinaan terhadap Presiden tersebut sudah tepat. Mahkamah berpendapat, Indonesia sebagai suatu negara hukum yang demokratis, berbentuk republik, dan berkedaulatan rakyat, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana telah ditentukan dalam UUD NRI 1945, tidak relevan lagi jika dalam KUHPidananya masih memuat pasal-pasal seperti Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 yang menegasi prinsip persamaan di depan hukum, mengurangi kebebasan mengekspresikan pikiran dan pendapat, kebebasan akan informasi, dan prinsip kepastian hukum.

Sehingga, dalam RKUHP yang merupakan upaya pembaharuan KUHPidana warisan kolonial juga harus tidak lagi memuat pasal-pasal yang isinya sama atau mirip dengan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHPidana. Terlebih lagi, ancaman pidana terhadap pelanggaran Pasal 134 ling lama enam tahun penjara dapat dipergunakan untuk menghambat proses demokrasi khususnya akses bagi jabatan-jabatan publik yang mensyaratkan seseorang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

Pembaharuan Hukum Pidana

Penyusunan konsep KUHP baru dilatarbelakangi oleh kebutuhan dan tuntutan nasional ntuk melakukan pembaharuan dan sekaligus perubahan atau penggantian KUHP lama (Wetboek van Strafrecht) warisan zaman kolonial Belanda. Jadi, berkaitan erat dengan ide “penal reform” (pembaharuan hukum pidana) yang hakikatnya adalah juga merupakan bagian dari ide yang lebih, yaitu pembangunan/pembaharuan (sistem) hukum nasional. Upaya melakukan pembaharuan hukum pidana (penal reform) termasuk bidang kebijakan hukum pidana (penal policy) yang merupakan bagi dan terkait erat dengan law enforcement policy, criminal policy, dan social policy.

Maka sudah jelaslah jika merujuk pada teori kebijakan hukum pidana, bahwa muara akhir dari langkah pembaharuan/pembangunan sistim hukum pidana iyalah upaya untuk memberikan kesejahteraan pada masyarakat sehingga terciptanya suatu kebijakan dan nilai sebagai norma yang hidup di masyarakat.

Tujuan hukum yang sesuai dengan semangat dan jiwa Pancasila adalah perdamaian untuk semua pihak (justice for peace of all). Tanpa kecuali.

Tujuan hukum berdasarkan UUD NRI 1945 adalah kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945) dalam wadah musyawarah mufakat. Intinya, perdamaian lebih utama dari persengketaan karena yang terakhir dalam kenyataannya sering tidak menumbuhkan semangat kebersamaan dalam keadilan. Karakter dan arah polik hukum pidana nasional berdasarkan tujuan hukum adalah perdamaian.

Karakter dan arah polik hukum pidana tersebut hanya dapat dicapai jika hukum pidana Indonesia bersifat responsif dengan tujuan keadilan restoratif, karena dapat menjamin proteksi pemulihan hak asasi manusia dibandingkan melalui hukum yang retributif sering efektif untuk menemukan kambing hitam dari suatu perkara pidana, sedangkan hukum yang responsif dengan tujuan restoratif merupakan sarana efektif dan investasi yang berguna untuk kepatuhan masyarakat terhadap hukum.

Pemerintah dan DPR tidak mempunyai argumentasi hukum yang kuat untuk menghidupkan kembali delik penghinaan terhadap presiden/wakil presiden, terutama dalam hal mempersonifikasikan presiden/wakil presiden dengan negara.

Berdasar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006, presiden dan wakil presiden tidak boleh mendapatkan perlakuan privilege hukum secara diskriminatif berbeda dengan kedudukan rakyat selaku pemegang kedaulatan tertinggi. Maka, Pembatasan yang dilakukan oleh negara kepada warga negaranya dalam menyampaikan pendapat, sebagai hak sipil, harus dilakukan dengan penuh hati-hati.

One thought on “Pembatasan Pikiran dan Ancaman Kedaulatan Rakyat

  • February 7, 2022 at 11:00 am
    Permalink

    Hello colleagues, its fantastic article about tutoringand entirely
    explained, keep it up all the time.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow Us

Follow us on Facebook Subscribe us on Youtube Contact us on WhatsApp