BeritaSIARAN PERSULASAN

Mahkamah Rakyat Luar Biasa: Menjaga Asa Keadilan

0Shares

Pers Rilis Mahkamah Rakyat Luar Biasa: Anang Isal, Peneliti LPW NTB

Sepanjang 2 (dua) Periode Kepemimpinan rezim pemerintahan Jokowi, telah terjadi pelanggaran HAM dan Pembajakan Legislasi di segala sektor yang mengakibatkan mundurnya Demokrasi dan negara hukum. Pelanggaran HAM terus terjadi di berbagai sektor, bahkan lembaga penegakan hukum (sekaliber KPK, MK/MA dan TNI/Polri) yang menjadi garda terdepan dalam menegakkan keadilan justru dikooptasi untuk memuluskan kepentingan oligarki.

Untuk itu Masyarakat Sipil menggelar Pengadilan Rakyat (People’s Tribunal) dengan tajuk Mahkamah Rakyat Luar Biasa untuk mengadili rezim Jokowi agar kembali pada azas demokrasi. Pengadilan ini dilakukan di Wisma Makara Universitas Indonesia (UI) Depok Jawa Barat pada Selasa 25 juni 2024.

Ada beberapa saksi dan ahli yang turut hadir dalam pengadilan rakyat, salah satunya saksi dari warga rempang dan masyarakat papua sebagai korban penggusuran dan tindakan represif aparat TNI/Polri, selain itu terdapat beberapa ahli yang hadir diantaranya Bivitri Susanti (Ahli Tata Negara), Faisal Basri (Ekonom UI) dan Suraya A. Afiff (Antropolog UI) yang menyampaikan kesaksian dan dosa yang dilakukan pada rezim pemerintahan Jokowi.

Hadirnya Mahkamah Rakyat sangat dibutuhkan bagi pencari keadilan karena memang hukum sudah dikangkangi oleh kekuasaan, sehingga rakyat membutuhkan alternatif keadilan baru untuk memurnikan keadilan dari kotoran-kotoran politik yang berkubang dalam Pemerintahan Demokrasi, sudah saatnya Jokowi menyadari dosa-dosanya dan peran kita sebagai masyarakat sipil adalah mengingatkan dosa tersebut sebagai upaya untuk mengembalikan pemerintahan yang demokratis.

Dosa-dosa Jokowi yang diadili dalam Mahkamah rakyat diantaranya:
1.⁠ ⁠Perampasan Ruang hidup dan Penyingkiran Masyarakat;
2.⁠ ⁠Kekerasan, Persekusi, Kriminalisasi, dan Diskriminasi;
3.⁠ ⁠Kejahatan kemanusiaan dan kelanggengan impunitas;
4.⁠ ⁠Komersialisasi. penyeragaman, penundukan sistem pendidikan;
5.⁠ ⁠Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), dan tindakan perlindungan koruptor;
6.⁠ ⁠Eksploitasi Sumber Daya Alam dan program solusi palsu untuk krisis iklim;
7.⁠ ⁠Sistem kerja yang memiskinkan dan menindas pekerja;
8.⁠ ⁠Pembajakan Legislasi;
9.⁠ ⁠Militerisme dan Militerisasi.

Hadirnya Mahkamah Rakyat menjadi penting untuk mengingatkan publik bahwa keadaan negara sedang tidak baik-baik saja dan pelanggaran HAM yang terjadi di berbagai sektor dapat mengancam Demokrasi. Mahkamah Rakyat adalah alternatif keadilan untuk menghimpun suara rakyat yang termarginalisasi oleh sistem hukum yang tidak adil dibawah pemerintahan Jokowi.

Editor: Maula Sastaperkasa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow Us

Follow us on Facebook Subscribe us on Youtube Contact us on WhatsApp