LPW NTB Gencarkan Pendidikan Politik, adakan Sosialisasi Pemilih Muda, Launching Buku, Relawan hingga Tim Survei Pilkada

Lembaga Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara Barat (LPW NTB), kembali gencarkan pendidikan politik dalam meningkatkan partisipasi publik, terutama pemilih muda dalam mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Sebelumnya, pada Sabtu (07/09/2024) lalu, LPW NTB didukung oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat, mengadakan sosialisasi khusus untuk pemilih pemula. Upaya lebih lanjut, dilaksanakan Sosialisasi Bagi Pemilih Muda dengan tema “Meningkatkan Partisipasi Pemilih Muda, Mewujudkan Pilkada Demokratis”, dirangkai dengan Launching Relawan dan Buku Pendidikan Politik serta Kamus Pilkada 2024.

Bertempat R_Coffee, Kekalik Jaya, Mataram pada Rabu (18/09/2024), LPW NTB mengadakan sosialisasi bagi pemilih muda dengan Tema “Meningkatkan Partisipasi Pemilih Muda, Mewujudkan Pilkada Demokratis” yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih muda di Pilkada yang akan datang. Kegiatan dirangkai dengan launching Relawan untuk Demokrasi LPW NTB sekaligus pengenalan Buku Pendidikan Politik dan Kamus Pilkada 2024.

Kegiatan ini dihadiri oleh Taufan, S.H., M.H. selaku Direktur LPW NTB dan Agus Hilman, S.Sos.,M.Si. selaku Komisioner KPU Provinsi NTB. Keduanya memberikan ucapan sambutan pengantar dalam pembukaan kegiatan ini. Hadir para narasumber Dr. Muh. Risnain, S.H., M.H., selaku akademisi UNRAM, Dr. Alfisahrin, M. Si. selaku antropolog dan pengamat politik, L.M. Nazar Fajri, M.PA. selaku akademisi UNW Mataram, dan Maula Sastaperkasa selaku peneliti LPW NTB.

Terdapat sekitar 80 peserta dari perwakilan dosen, organisasi mahasiswa, organisasi kepemudaan, serta relawan LPW NTB yang hadir mensukseskan kegiatan. Kegiatan ini dimeriahkan pula oleh penampilan akustik dari Tastura Band.

Dalam sambutannya Taufan, S.H., M.H. menyampaikan jika Pilkada merupakan momentumnya bagi anak muda untuk menentukan masa depan daerah, khususnya di NTB.

“Jumlah pemilih dari Gen Z ini cukup besar, sehingga tidak berlebihan jika kita bilang mereka adalah penentu masa depan, penentu siapa yang akan memimpin daerah yang kita cintai bersama,” ujarnya.

Taufan menambahkan jika kegiatan ini merupakan usaha kolaborasi dari para pihak baik penyelenggara Pemilu seperti KPU, LSM yang mendorong memiliki perhatian dibidang demokrasi, dan masyarakat.

“Untuk mensukseskan Pilkada pada dasarnya tidak bisa hanya dibebankan pada lembaga penyelenggara Pemilu dan Pilkada saja, perlu menggandeng semua pihak agar memaksimalkan hasil yang diperoleh dari Pemilu dan Pilkada tersebut. Disini LPW NTB misalnya melakukan pencerdasan kepada masyarakat dan masyarakat antusias mengikuti kegiatan pencerdasan itu, sehingga hasilnya adalah pelaksanaan Pilkada yang memiliki makna mendasar, yaitu mewujudkan kedaulatan rakyat,” tambahnya.

Agus Hilman, S.Sos.,M.Si. menyampaikan jika Pesta demokrasi Pemilu dan Pilkada merupakan hasil dari buah perjuangan pemuda dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat Indonesia dan untuk memperjuangkan tegaknya demokrasi pada era Presiden Soeharto.

“Pilkada dan Pemilu itu merupakan hasil dari darah perjuangan mahasiswa, senior-senior kita dulu. Dulu kita tidak bisa memilih, tidak ada ceritanya masyarakat memilih langsung para pemimpin, suara kita hanya dianggap telah diwakili oleh MPR. Jadi tidak ada alasan apatis terhadap setiap gerakan mahasiswa dalam memperjuangkan demokrasi,” ujarnya

Agus Hilman juga menambahkan bahwa perlu selalu ada pemuda dan mahasiswa yang mengawal dan mengawasi bagaimana demokrasi dilaksanakan pada level elit.

“Kita juga bisa lihat hari ini bagaimana pergerakan pemuda, mahasiswa, dan elemen masyarakat lainnya bergerak menyelamatkan Konstitusi sebagaimana putusan hukum yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai guardian of constitution dan mereka mampu membendung Revisi UU Pilkada oleh DPR yang ingin mensiasati putusan tersebut,” jelasnya.

Dr. Alfisahrin, M.Si selaku narasumber memaparkan bahwa pemilih muda sangat penting untuk aktif berdemokrasi karena di pemuda terdapat idealisme dalam membangun bangsa dan khususnya pembangunan daerah.

“Pemuda kita merupakan sumber idealisme. Pemuda harus kritis, sehingga mampu mengawal pemilu. Kita tidak bisa biarkan politik transaksi menjadi subur, kalau dibiarkan ini akan menjadi banalitas. Demokrasi akan kehilangan esensi dan hanya menjadi ritus saja,” ungkapnya.

Dr. Muh. Risnain, S.H., M.H. menjelaskan pergeseran pelaku yang memainkan peran penting pelaksanaan Pemilu yang awalnya hanya dibicarakan disekitar orang-orang tua saja.

“Kontitusi di dalam Pasal 18 ayat (5) sudah menyelipkan mandat demokrasi melalui pemilihan kepala daerah. Dulu yang membicarakan pilkada adalah orangtua, sekarang lebih kepada orang muda. Ini merupakan salah satu kemajuan demokrasi, disini dapat dilihat ada kemajuan cara berpikir,” jelasnya.

L.M. Nazar Fajri, M.PA. memaparkan bahwa manusia merupakan zoon politicon, yaitu manusia yang tidak bisa lepas dari manusia lainnya.

“Aristoteles mengatakan kalau manusia adalah makhluk zoon politicon, manusia yang terikat dengan sesamanya. Jadi manusia akan selalu mempengaruhi satu sama lain, tapi uniknya sekarang seperti sebuah ada opini bahwa politik itu haram dan sebagainya. Padahal penting bagi kita untuk terus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam suatu negara yang demokratis. Oleh karena itu yang menjadi catatan bagaimana Pemilu itu harus berkualitas dimana kita harus mendapatkan pemimpin yang menjadi lokomotif perubahan di NTB” terangnya.

Maula Sastaperkasa memaparkan bahwa ketika membicarakan demokrasi, maka ia pada dasarnya tidak bisa lepas dari politik dan kekuasaan.

“Jika kita memakai definisi politiknya David Easton, politik itu merupakan alokasi nilai normatif. Maksudnya adalah bagaimana kita menentukan atau menempatkan kehendak politik menjadi suatu keputusan atau tindakan dari otoritas yang memiliki kekuasaan memaksa. Untuk itu kekuasaan politik berbicara bagaimana orang yang memiliki kekuatan atau power politik mempengaruhi bentuk dan kualitas dari suatu keputusan atau tindakan otoritas negara,” ujarnya.

Maula menambahkan terkait sumber-sumber kekuasaan dan cara untuk memperkuat kekuasaan politik masyarakat melalui partisipasi publik.

“Jadi biasanya ada enam sumber dari kekuasaan itu. Pertama, kekerasan fisik. Kedua, kekayaan. Ketiga, hukum formil dan birokrasi. Keempat, norma sosial. Kelima, ide atau pemahaman. Keenam, kelompok besar masyarakat yang menyuarakan kehendak yang sama. Jadi enam sumber tadi dapat dimanfaatkan melalui partisipasi publik dengan cara menjadi masyarakat yang aktif, meningkatkan pemahaman lalu mengambil peran berdasarkan keahlian, berkontibusi di segala aspek kesejahteraan umum, selalu mengawasi tindakan terkait pemerintahan, kooperatif, dan mencintai negara,” tambahnya.

Dalam sesi tanya jawab, penanya bertanya terkait bagaimana komitmen KPU dalam mewujudkan Pilkada yang jurdil dan bagaimana cara untuk menentukan pemimpin yang tepat untuk memimpin suatu daerah.

Salah satu jawaban diberikan oleh Agus Hilman yang mengatakan bahwa perkembangan Pemilu dan Pilkada sudah jauh lebih baik daripada yang dulu-dulu.

“Kalau kita hidup era Orde Baru, KPU itu keadaannya sangat memprihatinkan. Bayangkan pejabat-pejabat KPU dulu dapat diisi dari unsur partai politik, dia yang jadi pemain dia juga yang jadi juri, tapi sekarang kita berbenah, bahkan pejabat KPU sekarang tidak boleh dari unsur organisasi apapun yang memiliki kepentingan,” jelasnya.

Ia juga menjelaskan bahwa akan ada selalu tantangan-tantangan baru bagi KPU. Untuk itu Ia menekankan kerjasama dan kolaborasi semua pihak.

“Untuk berkembang lebih baik lagi, kita perlu kerjasama semua pihak, terutama masyarakat, awasi semua kejanggalan yang ada, laporkan, itu evaluasi buat kita nantinya. Kita berharap pemuda kita yang hadir disini jadi agen perubahan menuju demokrasi yang lebih baik,” tandasnya.

Pada Kegiatan ini, setelah penyampaian materi dibacakan Keputusan Direktur LPW NTB tentang Pengangkatan Relawan, Surat Tugas Tim Survei, oleh Muamar Adfal dan pesan dari koordonator relawan muda, Owen Chandara. Usai itu, penyerahan Buku Pendidikan Politik Edisi Partisipasi Pemilih Muda dan Kamus Pilkada 2024 yang disusun oleh LPW NTB oleh Direktur LPW NTB, Taufan, kepada Komisioner KPU NTB, Agus Hilman. Dan pesan penutup oleh keduanya, dan diakhiri dengan sesi penyerahan sertifikat dan foto bersama.

Laporan: Tim Media LPW NTB