PBH LPW NTBULASAN

Dosa Besar Bupati IDP, Gubernur Zul Bersama Kapolda NTB: Dua Tahun Kasus Muardin “Pilkades Ricuh”

0Shares

PBH LPW NTB – Matinya Muardin menjadi tragedi pahit dan bersejarah bagi keluarga, anak serta cucunya. Menjadi sejarah kelam bagi pesta demokrasi yang berlangsung di Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima. Musibah yang sama tidak tertutup kemungkinan akan kembali terjadi pada masa yang akan datang.

Kendati aparat penegak hukum mengaku mengerahkan kekuatan TNI dan Polri untuk menjaga keamanan selama pelaksanaan pesta demokrasi. Dimaksudkan untuk kelancaran, aman dan terkendali. Karena, peristiwa yang menimpa Muardin, justru terjadi disaat aparat keamanan melakukan tugasnya mengamankan pesta demokrasi.

Pilkades serentak, ricuh, menjadikan Muardin sebagai tumbal. Kondisi ini akan menjadi catatan buruk bagi Pilkades serentak di Kabupaten Bima dan NTB pada umumnya.

Hingga tahun 2024, memasuki dua tahun, kasus Muardin belum jelas, penyidikan kasus mengendap di Polres Bima Kota. Hasil autopsi pun, tidak diumumkan Kepolisian kepada publik. Tidak ada belasungkawa, simpati juga tanggungjawab dari Pemda Kabupaten Bima, Pemda Provinsi NTB dan Polda NTB. Bupati dan Gubernur yang dipilih oleh rakyat, gagal melindungi rakyatnya. Sebagai pemimpin mereka seharusnya, setidak-tidaknya punya perasaan.

Muardin, mati seperti binatang, tidak ada nurani Bupati, Gubernur, Kapolres maupun Kapolda NTB.

Dari catatan PBH LPW NTB, kematian Muardin akibat terkena benda tumpul tabung peluru gas air mata yang ditembakan polisi.

Catatan hasil investigasi PBH LPW NTB, menemukan ada indikasi pengaburan fakta-fakta hukum, mengintimidasi saksi-saksi, dan mengungkap seolah-olah kasus ini tidak bisa di ungkap siapa pelakunya.

Proses penyelidikan dan penyidikan kasus pun berkali-kali tersendat dan berbelit, mulai dari laporan polisi, autopsi hingga pemeriksaan saksi. Pihak keluarga harus berjuang menuntut keadilan, usaha blokir jalan, demonstrasi maupun usaha advokasi bersama PBH LPW NTB dan koalisi organisasi dan masyarakt sipil.

Pihak penegak hukum, Polisi, harusnya menjalankan tugasnya, mengayomi dan melindungi hak asasi manusia, sebagai bentuk tanggungjawab sumpah jabatan serta tanggung jawab moral. Bukannya justru melanggar hak asasi manusia.

Miris, apakah kematian Muardin di anggap seperti hal matinya anak ayam?. Apakah tidak ada yang terluka, berduka, ataukah kematian Muardin menjadikan matinya nurani Kepolisian Resor Bima Kota, Polda NTB serta Pemda Bima dan Pemprov NTB?. Dimana Kapolres Bima Kota? Dimana Kapolda NTB? Dimana Bupati Bima, Indah Damayanti Putri? Dimana Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah ? Dimana manusi-manusia yang katanya punya hati nurani?

Oleh: Tim Advokasi LPW NTB

Simak pula ulasan di:  Youtube Chanel “Ruang Literasi LPW NTB”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow Us

Follow us on Facebook Subscribe us on Youtube Contact us on WhatsApp